KITAB UNDANG-UNDANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI dilengkapi Penjelasannya

Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang didasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan undang-undang baru yang mengatur Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dasar hukum untuk undang undang baru ini mencakup Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 24A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25, dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.