MEMBANGUN MODEL KOORDINASI ANTARA GUBERNUR DAN KEMENTRIAN HUKUM HAM DENGAN BUPATI DALAM HAL PENGAWASAN PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “ Negara Indonesia adalah negara hukum”, kemudian dalam penjelasannya dinyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat), dengan demikian tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machsstaat)” tetapi dijalankan berdasarkan peraturan perundang undangan.