KUHD KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG Beserta Penjelasannya

AKTIVITAS perdagangan dalam lingkup nasional dan internasional menjadi
pemicu utama bagi kesejahteraan ekonomi setiap manusia. Sehingga Indonesia
perlu menjamin, melindungi, sekaligus memberi rambu hukum bagi setiap pelaku usaha yang menjalankan transaksi jual beli. Dengan ini, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) hadir sebagai panduan yang berisi aturan-aturan
hukum sekaligus sanksi-sanksinya bagi pelaku usaha.
Selain dasar kitab ini diadaptasi dari Wetboek van Koophandel, karena
memang hukum perdagangan di Indonesia dipengaruhi oleh Belanda. KUHD
ini juga digolongkan dalam hukum perdata, khususnya pada bagian perikatan.
Alasannya, karena aktivitas perdagangan berkaitan dengan tindakan, hak, dan
kewajiban antarpelaku usaha.
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang membahas perdagangan terkait
Buku Satu yang meliputi jenis-jenis perseroan, bursa perdagangan, pengangkut
dan juragan kapal, surat wesel, reklame, dan lain sebagainya. Sementara Buku
Kedua berbicara tentang kapal-kapal laut dan muatannya, perjanjian kerja laut,
kerugian laut, dan lain-lain. Serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang
Perubahan dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang beserta penjelasannya. Terakhir disajikan pula Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan berikut penjelasannya.