Dalam upaya penjaminan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara demokratis, pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Namun, undang-undang tersebut mendapatkan penolakan dari rakyat atas mekanisme dan proses pengambilan keputusan yang tidak mencerminkan prinsip demokrasi. Atas alasan tersebut, kemudian pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota.
Jumlah Halaman | 532 |
Penulis | Tim Penerbit Litnus |
ISBN | 978-623-127-306-2 |
Tahun Terbit | 2024 |
Penerbit | Literasi Nusantara |
Stok Buku | 0 / |