E-Procurement

E-procurementmerupakan instrument penting untuk mencegah korupsi anggaran dalam pengadaan barang dan jasa. Indonesia telah melaksanakan proyek e-procurement sejak tahun 2008 berdasarkan Keputusan Presiden. Presiden telah menetapkan agar semua kementerian dan pemerintah daerah harus mematuhi untuk pengadaan mereka melalui mekanisme e-procurement. Namun, sampai 2012 tahun fiskal, penelitian ini ditemukan bahwa hanya sekitar 10,26% pengadaan dari anggaran pemerintah instansi pusat, termasuk kementerian dan 21,10% dari anggaran pengadaan pemerintah daerah yang pengadaannya melalui e-procurement. Sesungguhnya buku ini berisikan tentang konsep, teori dan juga kajian empirik atas implementasi sistem E-Procurement di Indonesia khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam buku ini juga akan mengungkap sisi positif dan juga sisi negatif dari sistem penyedia barang dan jasa secara elektronik. Berdasarkan hasil dan temuan dari sebuah riset, maka buku ini berkembang menjadi sebuah referensi konstruktif bagi kajian manajemen pengadaan khususnya EProcurement dan juga memiliki relevansi dengan kajian egovernment.