TURBULENSI POLITIK HUKUM Pembagian Kewenangan antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah, Hukum Otonomi Daerah, Hukum Kelembagaan Negara, dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Berlakunya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Era Reformasi 1998 hingga 2020 telah banyak membawa perubahan yang
signifikan, mulai dari perubahan UUD 1945, kelembagaan negara, sistem
hukum, sistem politik, penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan kehidupan berdemokrasi. Dalam dinamika pemerintahan daerah pasca-amandemen UUD 1945, terjadi pasang-surut yang menjadi trend topic semua unsur,
mulai dari revisi/bongkar-pasang undang-undang tentang pemerintahan
daerah, dinamika kontraksi, transaksi politik Pilkada, pemekaran daerah,
konflik kebijakan publik, keluhan pelayanan publik, kemiskinan, keamanan,
korupsi anggaran, hingga pola hubungan kewenangan antara kepala daerah
dengan wakil kepala daerah.