Mengupas Problema Kota Semarang Metropolitan

Problema kota Semarang merupakan refleksi bagi kota-kota di Indonesia dan bahkan kota-kota di negara dunia ketiga. Problem sosial yang berat yaitu kemiskinan di perkotaan yang berkaitan erat dengan merebaknya pemukiman kumuh dan sektor informal, merupakan masalah belum berhasilnya keseimbangan antara pembangunan desa dan kota. Masalah tersebut sudah bosan rasanya dibicarakan, saya teringat bahwa masalah masalah tersebut sudah dibahas sejak lama. Saya teringat pada saat kuliah sekitar tahun 1968an di ITB, waktu itu Prof. Hasan Purbo, MCD sebagai Arsitek perkotaan dari Universitas Indonesia Bandung (kini bernama Institut Teknologi Bandung atau ITB), beliau juga seorang Master untuk bidang Civic Design yang didapatnya dari Universitas Liverpool Inggris 1961, beliaulah yang pertama membicarakan bentuk-bentuk fisik akibat kemiskinan di perkotaan tersebut. Teori-teori ‚Urban Dualite? dalam sektor informal dan formal ternyata sangat struktural pada level ekonomi makro dan wilayah. Apa yang dilihat dalam fenomena kota hanyalah ujudnya saja, teori tersebut menjadi dasar dari teori Planning di dunia ketiga. Keberhasilan ‚menghilangkan sektor informal dan permukiman kumuh? merupakan indikator keberhasilan ekonomi nasional. Kita melihat masalah tersebut tetap masih banyak pada kota-kota di dunia ketiga dalam waktu yang sangat lama. Hanya sedikit negara-negara yang telah mencapai keberhasilan secara makro dan mikro dapat keluar dari ketertinggalan (under develope country) dan dapat menyelesaikan masalah masalah tersebut. Negara-negara dunia ketiga tersebut sebagian besar berlokasi di daerah khatulistiwa. Dari negara-negara tersebut yang telah keluar adalah Singapura dan Malaysia. Kita juga melihat bagaimana Singapura bergulat dengan kekumuhan pada tahun 1960an, dengan keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan bentuk pemecahan kemiskinan melalui sistem pemerintah yang kuat baik politik maupun ekonomi, dengan keras meningkatkan pembangunan manusia (Nation Building) serta keras terhadap korupsi. Singapura berhasil dengan Housing Development Board (HDB) dalam manajemen pembangunan kota dengan dimulai dengan kewajiban sistem tabungan pada tahun 1960an bagi seluruh rakyatnya