UNDANG-UNDANG PEMILU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang Dilengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Sebagai negara yang menganut sistem presidensial, Indonesia dipimpin oleh seorang presiden beserta wakilnya yang dipilih rakyat melalui pemilihan umum (pemilu). Penyelenggaraan pemilu di Indonesia wajib dilaksanakan dengan memenuhi prinsip “luberjurdil”, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip tersebut diterapkan sebab Indonesia disebut sebagai negara hukum yang demokratis. Artinya, seluruh rakyat Indonesia turut andil dalam membentuk peraturan yang akan diterapkan di negaranya melalui wakil rakyat, seperti anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.