Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP (Edisi Kedua)

Hukum pidana terus berkembang dengan pesat mengikuti perubahan teknologi yang semakin canggih dan luasnya pola hubungan masyarakat. Hal ini yang menyebabkan perubahan KUHP di Nederland hampir dilakukan setiap tahun, sehingga KUHP mereka tetap menjadi modern walaupun umumnya sudah lebih dari satu abad. Lain Halnya di indonesia, dengan KUHP yang sudah sangat ketinggalan zaman, maka menjamurlah undang-undang administrasi yang bersanksi pidana berat, disertai kumulasi dengan pidana denda bahkan ada dengan minimum khusus. Ketentuan ini telah menyimpang dari hukuman pidana global, bahwa perundang-undangan administrasi itu bukan bertujuan untuk menghukum orang, tetapi mengawal agar kebijakan administrasi tetap ditaati. Jadi, untuk mencantumkan pidana berat saharusnya di dalam perundang-undangan pidana terutama dalam KUHP. Jika sifatnya temporer, maka di cantumkan dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP.

Dalam buku ini semua rumusan delik dirinci bagian inti deliknya (delictsbestandelen) agar memudahkan penuntut umum menyusun dakwaan dan terdakwa atau penasihat hukumnya dalam mengajukan pembelaan, karena bagian inti delik itulah yang harus dibuktikan di sidang pengadilan. Apabila bagian inti delik tidak terbukti maka putusan adalah bebas (vrijspraak).

Untuk dapat dipidana suatu perbuatan, harus pula memenuhi unsur delik (delictselementen). Unsur delik yang bukan bagian inti adalah melawan hukum (wederrechlijkheld) dan tercela atau di sesalkan (verwitjbaarheid). Jika terdakwa atau penasihat hukum dapat membuktikan, bahwa tidak ada unsur melawan hukum (ada dasar pembenar) atau tidak ada unsur tercela atau di sesalkan/verwitjbaar (ada dasar pemaaf), maka putusannya adalah ""bebas dari segala tuntutan hukum"" (ontslagvan alle rechtsvervolging).